Tedi Yusnanda N: Mencari Negarawan, Bukan Sekadar Pemimpin, Soroti Solusi Defisit APBD Pangandaran dalam Pilkada 2024

PANGANDARAN - Defisit APBD Kabupaten Pangandaran menjadi tema utama yang memanaskan panggung Pilkada 2024. Dalam pusaran dua solusi berbeda yang ditawarkan oleh pasangan calon, Tedi Yusnanda N., pegiat dari Sarasa Institute, dihubungi melalui telepon selulernya, menekankan perlunya pendekatan negarawan dalam menyelesaikan krisis keuangan ini. kepada Jurnalis Nasional  Tedi menyampaikan, defisit APBD bukan sekadar soal angka dan kebijakan, melainkan soal keberanian dan integritas untuk berpihak pada kepentingan masyarakat, Minggu ( 3/11/2024)

Pasangan calon nomor 01 menawarkan solusi dengan mengajukan utang baru. Strategi ini dinilai berpotensi menutup lubang defisit secara cepat, namun juga menimbulkan kekhawatiran. Sebelumnya, pengajuan utang oleh bupati yang masih menjabat melalui dokumen yang disebut “portofolio” justru mendapat gelombang penolakan keras dari masyarakat. Demonstrasi besar-besaran hingga surat penolakan yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan menunjukkan adanya penolakan signifikan terhadap pendekatan utang ini. Hingga kini, dokumen portofolio tersebut belum mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat, dan penolakan masyarakat pun menjadi kemenangan yang signifikan, dengan peran aktif Presidium Pangandaran yang dipimpin oleh H. Supratman dan dr. Erwin M. Thamrin.

Baca juga: Misteri Pilkada Pangandaran: Siapa Pasangan Calon Yang Tepat Untuk Pimpin Pangandaran Tahun 2024-2029

Di sisi lain, pasangan calon nomor 02 memilih pendekatan mandiri, menolak utang baru dan berkomitmen untuk mengatasi defisit melalui penggalian potensi lokal dan efisiensi anggaran. Tedi Yusnanda menilai bahwa pilihan solusi merupakan titik akhir; yang terpenting adalah jiwa negarawan dari pemimpin yang terpilih. "Negarawan bukan hanya pemimpin yang berpikir untuk masa jabatan singkat. Seperti dikatakan Cicero dalam teori politiknya, seorang negarawan adalah dia yang mengutamakan kebaikan rakyatnya, yang siap mengorbankan popularitas dan kepentingan pribadi demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat, ” kata Tedi.

Bagi Tedi, sosok pemimpin Pangandaran ke depan harus menunjukkan keberanian untuk menempuh jalur transparansi, mau mengakui kesalahan masa lalu, dan membuka catatan keuangan secara terang benderang. Ia menegaskan bahwa audit menyeluruh terhadap laporan keuangan daerah adalah langkah mendasar yang harus diambil sebelum menerapkan kebijakan apa pun.

Baca juga: Hendri Kampai: Salah Memilih Bupati, Kabupaten Pesisir Selatan  Mundur Secara Demokrasi dan Pembangunan

“Pemimpin dengan jiwa negarawan tak akan tergoda untuk sekadar ‘mencari jalan pintas’ dengan utang yang berpotensi membebani generasi mendatang. Kita butuh pemimpin yang mengutamakan kepentingan bersama, yang berani bersikap tegas pada kepentingan pribadi demi kesejahteraan publik, ” ujar Tedi.

Tedi juga memandang bahwa kepercayaan publik terhadap pemimpin yang akan datang akan sangat tergantung pada sejauh mana mereka dapat merespons aspirasi masyarakat. Dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan berbagai kelemahan dalam tata kelola keuangan Pangandaran, masyarakat menuntut adanya reformasi mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, dan kandidat yang mampu memenuhi tuntutan ini akan lebih dihormati sebagai seorang negarawan sejati.( JNI )

Baca juga: Tony Rosyid: MK Tidak Butuh Rehabilitasi?