Tedi Yusnanda N: Dominasi PDI Perjuangan di Alat Kelengkapan DPRD Pangandaran Tidak Mengejutkan

PANGANDARAN - Dominasi PDI Perjuangan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pangandaran yang semula diperkirakan akan didominasi oleh koalisi partai pendukung Ujang Endin dan Dadang Solihat menarik perhatian para pegiat politik lokal. Tedi Yusnanda N, pegiat Sarasa Pangandaran, menyampaikan pandangannya terkait fenomena ini, yang menurutnya bukanlah sesuatu yang luar biasa dalam politik Indonesia.

Menurut Tedi, situasi di mana PDI Perjuangan mendominasi AKD, sementara Partai Gerindra tersingkir tanpa kursi komisi dan justru PKB serta Golkar yang meraih posisi strategis, merupakan dinamika politik yang biasa terjadi. “Ini adalah bagian dari bagaimana sistem politik kita bekerja. Fenomena seperti ini sering terjadi dalam banyak daerah, dan tidak perlu disimpulkan bahwa koalisi pendukung Ujang Endin dan Dadang Solihat terpecah, ” ujar Tedi dalam sebuah wawancara.

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Usung Anies Baswedan Di Jakarta

Tedi menegaskan bahwa perubahan komposisi di DPRD tidak serta merta mencerminkan adanya pergeseran arah dukungan politik terhadap calon bupati dan wakil bupati. Menurutnya, dalam politik lokal, sosok atau figur calon bupati/wakil bupati cenderung menjadi preferensi utama masyarakat.

Merujuk pada Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Alat Kelengkapan Dewan, pemilihan AKD dilakukan berdasarkan proporsionalitas perolehan suara partai dalam Pemilu Legislatif. Namun, realitas politik memungkinkan adanya lobi dan kompromi yang menggeser peta kekuatan di dalam AKD, seperti yang terlihat di Pangandaran.

Baca juga: Syafii Efendi: Cak Imin Inspiratif Anak Muda, Kami Berharap Pimpin Kembali PKB

Tedi juga menambahkan bahwa meskipun Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi komisi, hal ini tidak akan berdampak signifikan pada perebutan kursi bupati dan wakil bupati dalam Pilkada mendatang. "Figur calon bupati/wakil bupati tetap menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan masyarakat. Dominasi PDI Perjuangan di AKD DPRD lebih merupakan manuver internal partai-partai di parlemen, " jelasnya.

Fenomena serupa, lanjut Tedi, juga terlihat di daerah lain, di mana partai-partai yang berada dalam koalisi eksekutif bisa berbeda haluan ketika berbicara soal distribusi kekuatan di DPRD. "Saling tarik dalam pembagian alat kelengkapan dewan bukanlah hal baru, dan seringkali tidak berkorelasi langsung dengan dukungan elektoral bagi calon kepala daerah."

Baca juga: Tony Rosyid: Tidak Ada Tempat Israel Di Indonesia?

Dengan demikian, meskipun dinamika di DPRD Pangandaran menunjukkan adanya pergeseran kekuatan partai, Tedi yakin bahwa hal ini tidak akan berpengaruh besar pada hasil Pilkada 2024, di mana kekuatan figur calon akan lebih menentukan.( JNI )