Nasib Tenaga Honorer Pangandaran di Tengah Defisit APBD, Jangan Jadi Alat Politik

PANGANDARAN - Tedi Yusnanda N, pegiat dari Sarasa Pangandaran, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap nasib tenaga kerja honorer atau non-ASN di Kabupaten Pangandaran. Di tengah defisit APBD yang mencapai Rp 351 miliar, banyak tenaga honorer yang mengalami keterlambatan pembayaran honor selama berbulan-bulan, bervariasi antara 5 hingga 8 bulan di beberapa dinas, Rabu ( 2/10/2024 )

"Ini bukan sekadar masalah keuangan, ini adalah masalah keadilan sosial. Bagaimana mungkin mereka yang telah bekerja keras melayani masyarakat tidak mendapatkan hak mereka? Honorer ini telah bekerja tanpa dibayar berbulan-bulan. Ini beban yang sangat berat bagi mereka, apalagi menjelang Pilkada, " ujar Tedi.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Diusung Empat Partai?

Dampak Defisit APBD dan Ancaman Politisasi

Tedi menekankan bahwa tenaga kerja non-ASN, yang selama ini telah berkontribusi signifikan pada pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran, seharusnya mendapatkan kejelasan dan keadilan terkait hak-hak mereka. Ia juga mengkritik potensi politisasi isu ini menjelang Pilkada.

Baca juga: Tony Rosyid: Dijegal Penguasa, Akankah PDIP-PKS Usung Anies?

"Jangan sampai isu honor yang tertunggak ini dijadikan bahan kampanye. Para tenaga honorer berhak mendapatkan perubahan yang mendasar, bukan sekadar janji sesaat dari calon-calon yang akan bertarung dalam Pilkada. Pembayaran honor mereka seharusnya tidak dikaitkan dengan dukungan politik. Ini adalah hak mereka, bukan alat politik, " tegas Tedi.

Tedi juga meminta perhatian PJS Bupati Pangandaran, Benny Bachtiar, untuk segera menyelesaikan masalah ini secara transparan. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memberikan solusi yang tepat tanpa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik tertentu.

Baca juga: Tony Rosyid: MK Gak Bakal Kontra Penguasa

Potensi Aksi Massa

Melihat kondisi yang semakin sulit, Tedi bahkan menyebut kemungkinan bahwa para tenaga honorer dapat memilih untuk turun ke jalan menuntut hak mereka, seperti yang sering dilakukan oleh buruh pabrik ketika hak-hak mereka diabaikan. "Ketika tenaga honorer tidak mendapatkan kepastian, aksi turun ke jalan bisa menjadi opsi terakhir. Ini adalah bentuk perlawanan yang sah jika hak-hak mereka terus terabaikan, " tambahnya.

Baca juga: Seniman dan Budayawan Rindukan Perubahan Untuk Kabupaten Pangandaran

Harapan Akan Solusi Nyata

Tedi berharap agar masalah ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dengan mempertimbangkan kondisi Pilkada yang akan segera berlangsung. "Pemerintah harus menunjukkan kepedulian nyata terhadap nasib para honorer ini, bukan hanya retorika politik. Mereka menginginkan perubahan yang nyata, bukan sekadar janji-janji kampanye."

Baca juga: Tony Rosyid: 5 Sekenario Pilgub Jakarta

Isu tenaga kerja non-ASN di Pangandaran ini kini menjadi sorotan, terutama di tengah defisit anggaran yang begitu besar. Para honorer yang tak kunjung mendapatkan haknya tentu berharap ada solusi konkret yang mampu mengembalikan hak-hak mereka tanpa harus terlibat dalam pusaran kepentingan politik menjelang Pilkada.(TYN-JNI)